TAKALAR, Klikbacanews.id — Kecamatan Polongbangkeng Selatan (Polsel), Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, terus melakukan pembenahan pelayanan administrasi pemerintahan melalui inovasi digital. Salah satunya dengan menghadirkan SiCepat Polsel atau Sistem Informasi Cepat Pelaporan Administrasi Terpadu Polongbangkeng Selatan.
Inovasi ini dirancang untuk mempermudah sekaligus mempercepat mekanisme pelaporan administrasi desa dan kelurahan, khususnya terkait data kegiatan pembangunan serta realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
SiCepat Polsel digagas dan dikembangkan oleh Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Astuti Malla, dengan dukungan Plt Camat Polongbangkeng Selatan, Ayatullah Rawatib.
Kehadiran inovasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah kecamatan dalam mewujudkan tata kelola administrasi pemerintahan yang lebih efektif, tertib, terintegrasi, dan akuntabel.
Plt Camat Polongbangkeng Selatan, Ayatullah Rawatib, mengatakan bahwa inovasi pelayanan harus berorientasi pada kemudahan dan kebutuhan masyarakat maupun aparatur pemerintahan.
Menurutnya, pemanfaatan teknologi bukan sekadar mengikuti perkembangan zaman, melainkan menjadi sarana untuk menciptakan pelayanan yang lebih sederhana dan berkualitas.
“Kami ingin membangun pola pelayanan yang lebih sederhana, cepat, dan tertib. Digitalisasi itu hanya tools atau alat. Yang paling penting adalah bagaimana inovasi ini memberikan kemudahan dan meningkatkan kualitas pelayanan,” ujar Ayatullah.
Ia berharap SiCepat Polsel dapat menjadi solusi atas mekanisme pelaporan administrasi yang selama ini masih dilakukan melalui berbagai media dan format berbeda.
Dengan sistem tersebut, pemerintah kecamatan dapat lebih mudah memantau perkembangan kegiatan pembangunan serta realisasi PBB-P2 berdasarkan data yang diperbarui oleh masing-masing desa dan kelurahan.
Astuti Malla: Pelaporan Kini Lebih Praktis Melalui Website
Inovator SiCepat Polsel, Astuti Malla, menjelaskan bahwa pengembangan sistem ini dilatarbelakangi kebutuhan terhadap mekanisme pelaporan yang lebih cepat, tertib, dan terintegrasi.
Dalam keterangannya kepada awak media melalui WhatsApp, Selasa (10/11/2026), Astuti mengungkapkan bahwa sebelumnya penyampaian laporan dari desa dan kelurahan masih menggunakan berbagai media dengan format yang tidak seragam.
Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan keterlambatan penyampaian data, perbedaan format laporan, hingga pekerjaan administrasi yang berulang.
Akibatnya, proses pemeriksaan dan rekapitulasi data membutuhkan waktu lebih lama.
“Melalui SiCepat Polsel, operator desa dan kelurahan dapat melakukan penginputan data secara langsung melalui website, tanpa harus selalu menyampaikan laporan dalam bentuk dokumen fisik ke kantor kecamatan,” jelas Astuti.
Dalam penerapannya, SiCepat Polsel memiliki dua fokus utama pelaporan.
Pertama, laporan kegiatan pembangunan yang bersumber dari APBD maupun dana transfer. Kedua, laporan realisasi PBB-P2 berdasarkan data yang disampaikan masing-masing desa dan kelurahan.
Operator desa dan kelurahan bertugas memasukkan serta memperbarui data sesuai format dan periode pelaporan yang telah ditentukan.
Selanjutnya, admin kecamatan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan konsistensi data. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, operator dapat diminta melakukan perbaikan sebelum data diproses lebih lanjut.
“Data yang telah melalui proses pemeriksaan kemudian dikelola dalam basis data dan disajikan melalui dashboard SiCepat Polsel,” terang Astuti.
Melalui mekanisme ini, data administrasi diharapkan lebih mudah dihimpun, direkapitulasi, serta dimanfaatkan sebagai bahan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan.
Uji Coba Bertahap, Libatkan Sejumlah OPD
Tidak hanya berfokus pada pembenahan administrasi internal kecamatan, pengembangan SiCepat Polsel juga diarahkan untuk memperkuat koordinasi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar.
Instansi yang didorong untuk terlibat antara lain Bapperida Kabupaten Takalar, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar, serta Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar.
Keterlibatan masing-masing perangkat daerah disesuaikan dengan tugas dan fungsinya dalam mendukung pengelolaan data pembangunan maupun penerimaan PBB-P2.
Pada tahap awal, penerapan sistem dilakukan secara bertahap melalui uji coba di dua kelurahan dan satu desa.
Uji coba ini bertujuan memastikan seluruh mekanisme berjalan optimal, mulai dari penginputan, pemeriksaan, verifikasi, pengelolaan data, hingga penyajian informasi melalui dashboard.
Selain itu, sosialisasi dan bimbingan teknis juga disiapkan bagi admin dan operator desa maupun kelurahan.
Materi yang diberikan meliputi tata cara penggunaan website, mekanisme penginputan data, kelengkapan dokumen pendukung, hingga prosedur perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian laporan.
Astuti berharap penerapan SiCepat Polsel dapat memberikan manfaat nyata bagi aparatur pemerintahan, terutama dalam memangkas waktu dan tenaga yang selama ini dibutuhkan untuk menyampaikan laporan secara manual.
“Proses pelaporan yang sebelumnya membutuhkan penyampaian dokumen secara langsung kini dapat dilakukan melalui website, sehingga penghimpunan dan rekapitulasi data menjadi lebih praktis dan terorganisir,” ungkapnya.
Selain meningkatkan efisiensi kerja, ketersediaan basis data juga diharapkan mampu mendukung penyajian informasi yang lebih akurat dan mutakhir.
Data tersebut nantinya dapat dimanfaatkan sebagai bahan pemantauan pelaksanaan pembangunan serta evaluasi capaian realisasi PBB-P2 di wilayah Kecamatan Polongbangkeng Selatan.
Ke depan, pengembangan SiCepat Polsel akan terus disempurnakan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, termasuk dengan memperhatikan kendala teknis serta kebutuhan para pengguna.
Melalui inovasi ini, Kecamatan Polongbangkeng Selatan berupaya menghadirkan wajah pelayanan pemerintahan yang lebih modern, efektif, dan responsif.
SiCepat Polsel bukan sekadar penerapan teknologi berbasis website, tetapi menjadi langkah pembenahan sistem kerja administrasi agar pelaporan pemerintahan semakin cepat, mudah, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan.
(Arsyadleo)
