MAUMERE, Klikbacanews.id — Pengurus Cabang Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Maumere mendesak pemerintah segera menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional atau Kejadian Luar Biasa (KLB).
Desakan tersebut disampaikan melalui Gerakan Nasional (Germas) PMKRI Maumere bertajuk “Indonesia Darurat Kemanusiaan”, Selasa (10/11/2026). Gerakan ini menjadi bentuk keprihatinan sekaligus seruan terhadap dampak luas karhutla yang mengancam keselamatan masyarakat, merusak lingkungan, dan mengganggu keseimbangan ekosistem.
Ketua Pengurus Cabang PMKRI Maumere, Melky Bata, menegaskan bahwa karhutla tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan kebakaran hutan. Menurutnya, situasi tersebut telah berkembang menjadi persoalan kemanusiaan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Karhutla dinilai mengancam kesehatan warga akibat pencemaran udara dan kabut asap, mengganggu aktivitas sosial maupun ekonomi, serta berpotensi membahayakan permukiman dan keselamatan masyarakat.
“Karhutla ini sudah menjadi darurat kemanusiaan. Negara harus hadir sebelum, selama, dan setelah bencana,” tegas Melky.
PMKRI Maumere juga menyoroti dampak ekologis yang ditimbulkan, mulai dari kerusakan habitat satwa liar hingga ancaman meluasnya kabut asap yang berpotensi berdampak lintas wilayah, bahkan ke negara tetangga.
Bagi PMKRI, keberhasilan penanganan karhutla tidak semestinya hanya diukur berdasarkan jumlah titik api yang berhasil dipadamkan. Lebih dari itu, keberhasilan negara harus dilihat dari kemampuannya mencegah jatuhnya korban, melindungi masyarakat, serta memulihkan kehidupan warga dan lingkungan yang terdampak.
Organisasi mahasiswa tersebut turut mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan karhutla di lapangan, hingga efektivitas penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
PMKRI menilai pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan laporan administratif mengenai titik panas (hotspot) maupun kegiatan pemadaman. Diperlukan langkah konkret dan kebijakan yang berorientasi pada perlindungan masyarakat serta pencegahan agar bencana serupa tidak terus berulang.
“Jangan hanya berhenti di laporan titik panas. Yang dibutuhkan rakyat adalah kebijakan yang benar-benar melindungi dan mencegah kebakaran terulang,” tutup Melky.
Melalui gerakan bertajuk Indonesia Darurat Kemanusiaan, PMKRI Cabang Maumere berharap pemerintah menjadikan persoalan karhutla sebagai agenda penanganan serius dan terukur, dengan mengedepankan keselamatan rakyat, perlindungan lingkungan, serta tanggung jawab negara dalam menghadapi bencana.
(Sugianto)
