GOWA, Klikbacanews.id — Penumpukan sampah di sejumlah titik di Kabupaten Gowa kembali menjadi sorotan. Tumpukan sampah yang belum terangkut disebut menimbulkan bau menyengat dan mengganggu kenyamanan masyarakat.
Kondisi tersebut mendapat perhatian dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Gowa Sanctus Robertus Bellarminus. PMKRI menilai persoalan persampahan tidak boleh dibiarkan menjadi masalah yang terus berulang.
Ketua Presidium PMKRI Cabang Gowa, Kalvin Kalvares, mengatakan persoalan sampah bukan sekadar masalah estetika, tetapi juga menyangkut kualitas pelayanan publik dan lingkungan hidup.
“Ketika pelayanan persampahan terganggu, pemerintah harus hadir dengan solusi. Masyarakat jangan terus menjadi pihak yang menanggung dampaknya,” tegas Kalvin.
PMKRI juga menyoroti sistem pengelolaan persampahan Pemkab Gowa. Dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gowa, pengelolaan persampahan menjadi salah satu program dengan target penanganan sampah sebesar 70 persen pada 2026.
Menurut PMKRI, target tersebut perlu dilihat implementasinya di lapangan, termasuk efektivitas pengangkutan, kesiapan armada, sarana-prasarana hingga operasional Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
PMKRI memahami gangguan BBM maupun persoalan akses TPA dapat berdampak terhadap operasional pengangkutan sampah. Namun, kondisi tersebut dinilai semestinya menjadi bahan evaluasi agar pemerintah memiliki sistem pelayanan yang tetap berjalan ketika terjadi gangguan operasional.
Terlebih, pada 14 September 2026, Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang menyampaikan bahwa kondisi ketersediaan BBM di Kabupaten Gowa mulai berangsur lancar.
Karena itu, PMKRI meminta pemerintah memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai perkembangan pelayanan persampahan setelah kondisi BBM mulai membaik, termasuk penyelesaian persoalan akses TPA dan langkah pemulihan pengangkutan sampah.
PMKRI Desak Bupati Evaluasi DLH
Atas kondisi tersebut, PMKRI Cabang Gowa mendesak Bupati Gowa melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja DLH, khususnya dalam pelayanan persampahan.
PMKRI menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya memastikan armada pengangkut kembali beroperasi maksimal, memberikan penjelasan terbuka terkait terganggunya pelayanan, menyelesaikan persoalan akses TPA serta memastikan jadwal pengangkutan berjalan konsisten.
PMKRI juga mendorong pemerintah menyiapkan sistem tanggap darurat ketika terjadi gangguan BBM, kerusakan armada maupun kendala TPA.
Selain itu, pengawasan terhadap titik-titik penumpukan sampah dan transparansi anggaran operasional persampahan, termasuk BBM serta pemeliharaan armada, juga menjadi perhatian PMKRI.
Kalvin menegaskan, kritik tersebut merupakan bagian dari kontrol sosial mahasiswa terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
“Jangan sampai masyarakat harus menerima kondisi lingkungan yang tidak layak hanya karena persoalan administrasi, BBM, armada ataupun TPA,” ujarnya.
PMKRI Cabang Gowa meminta pemerintah daerah tidak berhenti pada evaluasi administratif, tetapi memastikan adanya langkah nyata, terukur dan transparan untuk membenahi sistem persampahan di Kabupaten Gowa.
(Sugianto)
