GOWA, Klikbacanews.id — Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Gowa Sanctus Robertus Bellarminus menyoroti kondisi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas LPG yang dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Kabupaten Gowa.
Ketersediaan BBM dan LPG merupakan bagian penting dari kebutuhan masyarakat sehari-hari. BBM dibutuhkan untuk menunjang mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi, transportasi, hingga pekerjaan para pelaku usaha kecil. Sementara itu, LPG menjadi kebutuhan penting bagi rumah tangga dan pelaku UMKM dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Dalam kondisi ketika masyarakat mengalami kesulitan memperoleh BBM dan LPG, pemerintah bersama pihak-pihak terkait harus melihat persoalan ini secara serius. Kelangkaan kebutuhan dasar tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dampaknya secara langsung dirasakan oleh masyarakat, khususnya kelompok masyarakat yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap BBM dan LPG untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menjalankan aktivitas ekonomi.
Kalvin Kalvares selaku Ketua Presidium PMKRI Cabang Gowa, mempertanyakan bagaimana sistem distribusi dan pengawasan BBM serta LPG di Kabupaten Gowa berjalan. Pemerintah perlu memberikan penjelasan yang terbuka kepada masyarakat mengenai penyebab terjadinya kelangkaan, kondisi stok, mekanisme distribusi, serta langkah konkret yang sedang dan akan dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut.
Kami menilai bahwa persoalan ini tidak cukup diselesaikan hanya dengan memastikan pasokan kembali tersedia. Pemerintah juga harus memastikan bahwa distribusi berjalan adil, transparan, tepat sasaran, dan tidak membuka ruang bagi praktik penyelewengan.
Apabila terdapat dugaan penimbunan, penyalahgunaan distribusi, permainan harga, atau praktik lain yang merugikan masyarakat, maka aparat dan instansi berwenang harus melakukan pemeriksaan secara serius dan mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, setiap dugaan tersebut harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan yang objektif dan transparan.
Kalvin Kalvares MENUNTUT
Pertama: Pemerintah Kabupaten Gowa bersama instansi terkait segera memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM dan LPG agar masyarakat tidak terus mengalami kesulitan dalam memperoleh kebutuhan dasar tersebut.
Kedua: pemerintah harus membuka informasi kepada publik mengenai penyebab kelangkaan, termasuk kondisi stok, jalur distribusi, serta langkah penanganan yang dilakukan.
Ketiga:perkuat pengawasan terhadap seluruh rantai distribusi BBM dan LPG, mulai dari tingkat pemasok, agen, pangkalan, hingga titik penjualan kepada masyarakat.
Keempat:pastikan LPG bersubsidi benar-benar tepat sasaran dan dapat diakses oleh masyarakat yang memang berhak menerimanya.
Kelima:tindak tegas setiap pelanggaran yang terbukti, termasuk penimbunan, penyalahgunaan distribusi, maupun praktik penjualan yang merugikan masyarakat, sesuai dengan hukum yang berlaku.
Keenam: pemerintah harus memastikan tidak terjadi permainan harga di tingkat distribusi yang semakin membebani masyarakat.
Ketujuh: Sediakan mekanisme
pengaduan masyarakat yang mudah diakses dan responsif, sehingga masyarakat dapat melaporkan apabila menemukan kelangkaan, dugaan penyimpangan distribusi, maupun persoalan harga di lapangan.
Kedelapan: Pemerintah harus
melakukan evaluasi terhadap sistem distribusi BBM dan LPG di Kabupaten Gowa agar persoalan serupa tidak terus berulang.
Bagi PMKRI Cabang Gowa, kebutuhan dasar masyarakat bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi menyangkut keadilan sosial dan tanggung jawab negara dalam menjamin kehidupan masyarakat.
Pemerintah tidak boleh hadir hanya ketika persoalan telah menjadi sorotan publik. Pemerintah harus hadir sejak masyarakat mulai mengalami kesulitan.
Kami meminta Pemerintah Kabupaten Gowa dan seluruh instansi terkait untuk tidak saling melempar tanggung jawab. Masyarakat membutuhkan solusi konkret, bukan sekadar penjelasan normatif.
Kalvin Kalvares juga mengajak masyarakat untuk tetap kritis dan berani menyampaikan informasi apabila menemukan persoalan di lapangan. Kritik masyarakat merupakan bagian penting dalam mengawal pelayanan publik dan memastikan kebijakan pemerintah benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.
BBM dan LPG adalah kebutuhan masyarakat. Distribusinya harus dijamin, pengawasannya harus diperkuat, dan setiap bentuk penyimpangan yang terbukti harus ditindak.
Pemerintah harus hadir.
Rakyat membutuhkan kepastian, bukan kelangkaan.
Kebutuhan dasar rakyat tidak boleh menjadi ruang bagi kepentingan segelintir pihak.-Tutup Kalvin
(Sugianto)
