September 2026, Catatan Sejarah bagi Masyarakat Sulawesi Selatan: Antrean Panjang Menunggu BBM di SPBU
OPINI
Ada Apa dengan Negeriku?
Katanya, stok BBM aman.
Pernyataan mengenai ketersediaan BBM yang aman telah disampaikan kepada masyarakat. Namun, pada Sabtu, 12 September 2026, pemandangan di lapangan menunjukkan adanya antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Sulawesi Selatan.
Fakta yang terlihat adalah masyarakat harus mengantre untuk mendapatkan BBM, bahkan sebagian warga mengaku harus menunggu dalam waktu yang cukup lama.
Kondisi tersebut tentu menimbulkan pertanyaan publik.
Jika stok BBM dinyatakan aman, mengapa antrean panjang masih terjadi?
Pertanyaan ini bukan tuduhan. Ini adalah kritik dan kontrol sosial yang wajar disampaikan masyarakat ketika pernyataan pemerintah mengenai kondisi BBM tidak sepenuhnya sejalan dengan pengalaman masyarakat di lapangan.
Masyarakat tidak hanya membutuhkan pernyataan bahwa stok BBM aman. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa BBM benar-benar tersedia dan dapat diperoleh secara wajar ketika mereka datang ke SPBU.
Karena itu, pemerintah dan pihak terkait perlu memberikan penjelasan secara terbuka.
Apa penyebab antrean panjang tersebut?
Apakah berkaitan dengan pasokan? Distribusi? Keterlambatan pengiriman? Peningkatan permintaan? Atau terdapat faktor lain?
Biarkan data dan pemeriksaan di lapangan yang menjawabnya.
Kritik untuk Pemerintah
Jangan sampai masyarakat hanya diminta untuk tenang, sementara mereka harus menghadapi antrean panjang di lapangan.
Pemerintah perlu membuktikan pernyataan “BBM aman” dengan kondisi nyata yang dirasakan masyarakat.
Sebab, ukuran pelayanan bukan hanya angka stok yang tercatat, tetapi juga apakah masyarakat dapat memperoleh BBM tanpa harus menghadapi antrean yang tidak wajar.
Antrean panjang juga memiliki dampak terhadap aktivitas masyarakat. Waktu yang seharusnya digunakan untuk bekerja, berdagang, mengantar keluarga, maupun menjalankan kegiatan lainnya dapat tersita karena harus menunggu BBM.
Namun perlu ditegaskan, antrean panjang tidak otomatis membuktikan adanya kelangkaan atau kesalahan pihak tertentu. Penyebabnya tetap perlu dijelaskan berdasarkan data dan fakta yang dapat diverifikasi.
Di sinilah pemerintah dituntut hadir.
Bukan sekadar memberikan pernyataan, tetapi turun ke lapangan, memastikan kondisi distribusi, mengevaluasi penyebab antrean, dan memberikan solusi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Masyarakat Berhak Mendapat Kepastian
Kritik ini bukan untuk menjatuhkan pemerintah.
Kritik merupakan bagian dari kontrol masyarakat terhadap pelayanan publik.
Jika pemerintah menyatakan BBM aman, maka masyarakat berhak bertanya dan pemerintah berkewajiban memberikan penjelasan yang transparan.
Jangan biarkan masyarakat menebak-nebak.
Buka informasi yang diperlukan. Jelaskan penyebabnya. Tunjukkan langkah penanganannya.
September 2026 jangan sampai hanya menjadi catatan tentang panjangnya antrean BBM di Sulawesi Selatan.
Jadikan kondisi ini sebagai momentum untuk memperbaiki sistem pasokan dan distribusi agar persoalan serupa tidak terus berulang.
Masyarakat tidak meminta janji. Masyarakat meminta kepastian.
Kepastian pasokan.
Kepastian distribusi.
Kepastian harga.
Dan kepastian bahwa kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi.
Pemerintah harus menjawab keresahan masyarakat dengan data, tindakan, dan solusi nyata.
Sebab pada akhirnya, rakyat tidak hanya membutuhkan kata “aman”.
Rakyat membutuhkan bukti bahwa BBM memang tersedia ketika mereka membutuhkannya.
(Arsyadleo)
