TAKALAR, Klikbacanews.id — Wakil rakyat tak hanya duduk di kursi parlemen. Di tengah keresahan masyarakat akibat antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU, Ketua DPRD Kabupaten Takalar H. Muhammad Rijal turun langsung ke lapangan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Takalar untuk memantau ketersediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM).
Pemantauan dilakukan pada Sabtu (12/9/2026) sore. Rombongan Forkopimda menyambangi dua SPBU di Kecamatan Pattallassang, yakni SPBU 74.922.47 Panaikang dan SPBU 74.922.43 Kalampa.sabtu 12/09/2026
Dalam pemantauan tersebut, Wakil Bupati H.Hengky Yasin, Kapolres Takalar AKBP Ginanjar Fitriadi, S.H., S.I.K., M.H., bersama Ketua DPRD Takalar H. Muhammad Rijal dan jajaran Forkopimda mengecek langsung kondisi antrean kendaraan, ketersediaan stok BBM, proses pelayanan hingga pola pendistribusiannya kepada masyarakat.
Kehadiran Ketua DPRD Takalar di tengah antrean menjadi bentuk respons terhadap keresahan masyarakat. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPRD memiliki fungsi pengawasan dan berkewajiban memastikan persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat mendapat perhatian serius.
H. Muhammad Rijal menegaskan, persoalan BBM tidak boleh dianggap sepele karena berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat, transportasi, usaha dan kebutuhan ekonomi sehari-hari.
“Kami turun langsung untuk melihat kondisi sebenarnya di lapangan. Ini menyangkut kebutuhan masyarakat, sehingga kami ingin memastikan bagaimana stoknya, bagaimana pelayanannya dan bagaimana pendistribusiannya kepada masyarakat,” ujar H. Muhammad Rijal.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian, terutama ketika harus menghadapi antrean panjang untuk mendapatkan BBM.
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah, aparat keamanan, pengelola SPBU serta pihak terkait untuk memperkuat pengawasan dan memastikan proses distribusi berjalan tertib, transparan dan tidak merugikan masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat sudah mengantre berjam-jam, tetapi masih kesulitan mendapatkan BBM. Kami ingin memastikan masyarakat sebagai konsumen mendapatkan pelayanan yang baik dan tidak dirugikan,” tegasnya.
H. Muhammad Rijal juga meminta agar setiap persoalan yang ditemukan di lapangan segera dicarikan solusi. Menurutnya, masyarakat tidak membutuhkan sekadar pernyataan, tetapi membutuhkan langkah nyata untuk mengatasi persoalan yang mereka hadapi.
“Kalau ada kendala dalam pasokan maupun distribusi, mari segera dicari jalan keluarnya. Pemerintah dan seluruh pihak terkait harus hadir memberikan kepastian kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat terus yang menanggung dampaknya,” katanya.
Ia menambahkan, DPRD Takalar akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat.
“Kami bukan hanya mendengar keluhan masyarakat dari belakang meja. Ketika masyarakat menghadapi persoalan, kami juga harus hadir dan melihat langsung kondisi di lapangan,” pungkasnya.
Pemantauan Forkopimda Takalar tersebut menjadi langkah untuk memastikan distribusi BBM tetap berjalan dengan baik sekaligus menjaga agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara tertib dan adil.
(Arsyadleo)
