MANGGARAI TIMUR, NTT, Klikbaca news.id — Pembangunan Hunian Sementara (Huntara) di Kelurahan Nanga Baras, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, menuai keresahan masyarakat. Proyek yang diharapkan menjadi solusi tempat tinggal sementara bagi warga terdampak bencana tersebut diduga tidak menunjukkan progres signifikan selama kurang lebih satu bulan. Bahkan, menurut keterangan warga, belum ada satu pun unit Huntara yang mencapai penyelesaian 100 persen.
Tak hanya persoalan keterlambatan, kesesuaian material bangunan juga menjadi sorotan. Dugaan penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi memunculkan pertanyaan mengenai proses pengadaan, perencanaan teknis, pengawasan, serta tanggung jawab pihak yang menangani pembangunan tersebut.
Kondisi ini perlu segera mendapatkan perhatian serius. Huntara bukan sekadar proyek pembangunan fisik, melainkan kebutuhan mendasar masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal sementara yang layak dan aman.
SEBULAN BERLALU, PROGRES DIPERTANYAKAN: SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB?
Keterlambatan pembangunan selama kurang lebih satu bulan menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Warga membutuhkan penjelasan yang transparan mengenai penyebab pekerjaan belum rampung dan langkah konkret yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan di lapangan.
Jika persoalan material menjadi salah satu kendala, pihak terkait perlu menjelaskan mengapa masalah tersebut terjadi dan bagaimana penyelesaiannya. Apakah kendala berasal dari perencanaan kebutuhan material, distribusi bahan bangunan, pelaksanaan teknis, atau faktor lainnya?
Pertanyaan tersebut harus dijawab secara terbuka oleh pihak pelaksana maupun instansi yang bertanggung jawab. Jangan sampai masyarakat terus menunggu kepastian, sementara pembangunan hunian yang mereka butuhkan belum menunjukkan hasil sesuai harapan.
WARGA BERSUARA, PEMERINTAH DIMINTA SEGERA BERTINDAK
Salah seorang warga Kelurahan Nanga Baras yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan keresahannya terhadap lambatnya penyelesaian pembangunan Huntara.
“Lambatnya penyelesaian pembangunan Huntara ini beralasan karena material dalam satu bangunan tidak pas. Sampai saat ini, belum ada satu pun Huntara yang mencapai 100 persen penyelesaian. Kami berharap Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur memperhatikan persoalan ini dan mengevaluasi pihak yang menangani Huntara di Nanga Baras,” ungkap warga tersebut, Rabu (28/10/2026).
Keterangan warga tersebut menjadi alasan bagi pihak terkait untuk melakukan pemeriksaan langsung di lapangan. Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi juga memastikan kondisi riil pembangunan, kualitas material, serta progres setiap unit Huntara.
Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai pelaksanaan pembangunan, termasuk kesesuaian pekerjaan dengan perencanaan dan standar teknis yang telah ditetapkan.
DESAK EVALUASI MENYELURUH DAN PEMERIKSAAN MATERIAL
Atas kondisi tersebut, pemerintah daerah dan instansi teknis terkait didesak segera mengambil langkah konkret, di antaranya:
1. Melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan progres aktual pembangunan Huntara di Kelurahan Nanga Baras.
2. Mengevaluasi pihak pelaksana dan penanggung jawab kegiatan terkait keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
3. Memeriksa kesesuaian material bangunan dengan spesifikasi teknis dan dokumen kontrak yang berlaku.
4. Meminta penjelasan terbuka mengenai penyebab keterlambatan dan target penyelesaian seluruh unit Huntara.
5. Mengambil tindakan sesuai ketentuan apabila ditemukan ketidaksesuaian atau kelalaian berdasarkan hasil pemeriksaan.
Evaluasi tersebut penting agar persoalan ini tidak berhenti pada keluhan masyarakat, tetapi ditindaklanjuti melalui pemeriksaan yang objektif dan solusi yang nyata.
JANGAN BIARKAN MASYARAKAT TERUS MENUNGGU
Pembangunan Huntara semestinya menjadi wujud nyata kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal sementara. Karena itu, dugaan keterlambatan dan ketidaksesuaian material harus ditangani secara serius, transparan, dan bertanggung jawab.
Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur diminta segera memberikan kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab, penyebab keterlambatan, serta target penyelesaian pembangunan Huntara di Nanga Baras.
Masyarakat tidak hanya membutuhkan janji, tetapi juga kepastian pekerjaan, material yang sesuai spesifikasi, pengawasan yang ketat, dan hunian yang memenuhi standar kelayakan.
Hingga berita ini disusun, dugaan keterlambatan dan ketidaksesuaian material tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Klarifikasi dari pihak pelaksana, instansi teknis, dan pemerintah terkait perlu diperoleh agar pemberitaan tetap berimbang dan akurat.
Warga menunggu jawaban. Pemerintah diminta bertindak. Pembangunan Huntara Nanga Baras harus mendapatkan kejelasan dan pengawasan yang serius.
(Sugianto)
