Habibie Abdullah: APBD Perubahan 2026 Harus Berdampak Langsung bagi Masyarakat Takalar

TAKALAR, Klikbaca news id — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Takalar menegaskan komitmennya agar pelaksanaan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 benar-benar memberikan dampak nyata dan manfaat langsung bagi masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Ketua Fraksi PKB DPRD Takalar, Habibie Abdullah, dalam penyampaian pendapat akhir fraksi pada Rapat Paripurna DPRD Takalar, Rabu malam (30/9/2026).

Dalam pendapat akhirnya, Fraksi PKB menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Namun, persetujuan tersebut juga disertai penegasan mengenai pentingnya memastikan anggaran yang telah disepakati benar-benar bermuara pada kepentingan masyarakat.

“Fraksi PKB tetap berkomitmen agar anggaran perubahan APBD 2026 berdampak langsung kepada masyarakat Takalar,” demikian pesan yang ditampilkan dalam materi Fraksi PKB.

Pernyataan tersebut sejalan dengan agenda paripurna DPRD Takalar yang membahas pendapat akhir seluruh fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026. Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dengan sejumlah catatan dan masukan dari masing-masing fraksi

PKB Dorong Anggaran Tak Sekadar Administrasi

Komitmen Fraksi PKB menempatkan APBD Perubahan bukan hanya sebagai dokumen penganggaran, tetapi sebagai instrumen kebijakan yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Habibie Abdullah bersama Fraksi PKB menekankan pentingnya memastikan program yang telah masuk dalam APBD Perubahan 2026 memiliki manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Dengan disetujuinya Ranperda Perubahan APBD 2026 melalui rapat paripurna, perhatian berikutnya berada pada tahap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya, pembahasan APBD Perubahan 2026 telah melalui sejumlah tahapan antara Pemerintah Kabupaten Takalar dan DPRD. Proses tersebut mencakup pembahasan kebijakan anggaran hingga penyampaian pendapat akhir fraksi.

Bagi Fraksi PKB, substansi utama dari perubahan anggaran tersebut adalah bagaimana kebijakan fiskal daerah dapat diterjemahkan menjadi program yang memberikan manfaat konkret bagi warga Kabupaten Takalar.

APBD Perubahan 2026 pun kini memasuki tahapan berikutnya, dengan harapan komitmen politik anggaran yang telah disepakati dapat diwujudkan melalui program yang tepat sasaran dan dirasakan masyarakat.

(Arsyadleo)