TAKALAR, Klikbacanews.id – Wakil Ketua II Irwan Iskandar dari Fraksi PPP bersama Anggota DPRD Kabupaten Takalar dari Fraksi NasDem, Ahmad Sabang, menerima kunjungan kerja (kunker) dan studi komparatif Pimpinan serta Anggota DPRD Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, di Ruang Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kabupaten Takalar, Rabu (28/10/2026).
Dalam menerima rombongan tersebut, Ahmad Sabang didampingi Sekretaris DPRD (Sekwan) Kabupaten Takalar, H. Zul Karnain, serta sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Takalar.
Kunjungan kerja tersebut dilaksanakan dalam rangka memperkuat kapasitas kelembagaan DPRD, khususnya dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Rombongan DPRD Kabupaten Pasangkayu mengangkat tema “Kebijakan Strategis Akselerasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah serta Penguatan Sinergi Program Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Angka Stunting.”
Pertemuan ini menjadi ruang untuk bertukar informasi, pengalaman, dan gagasan terkait strategi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah, serta penguatan koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam mendukung program pembangunan.
Kehadiran sejumlah perwakilan OPD Kabupaten Takalar diharapkan dapat mendukung pembahasan sesuai bidang tugas masing-masing, khususnya terkait kebijakan pendapatan daerah, penanggulangan kemiskinan, dan percepatan penurunan angka stunting.
Selain membahas strategi peningkatan pendapatan daerah, kunjungan tersebut juga menyoroti pentingnya sinergi program pemerintah daerah agar kebijakan yang dirancang dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui kunjungan kerja dan studi komparatif ini, DPRD Kabupaten Takalar dan DPRD Kabupaten Pasangkayu diharapkan dapat saling berbagi pengalaman serta memperkuat hubungan kelembagaan dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Pertukaran informasi tersebut juga diharapkan menjadi bahan masukan bagi masing-masing daerah dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran, meningkatkan kemandirian fiskal, serta memperkuat program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Kunjungan kerja ini menjadi salah satu upaya mempererat koordinasi antardaerah sekaligus memperkuat peran DPRD dalam mengawal kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
(Difkah)
