KUPANG,Klikbacanews.id – Kunjungan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Nusa Tenggara Timur (NTT), yang salah satu agendanya menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Partai Solidaritas Indonesia (PSI), menuai kritik dari kalangan aktivis.
Aktivis NTT, Sugianto, menilai kunjungan Jokowi seharusnya tidak hanya diisi agenda politik partai. Menurutnya, di tengah kondisi ekonomi yang masih menekan masyarakat, mantan kepala negara tersebut diharapkan memanfaatkan momentum untuk mengevaluasi dampak pembangunan yang telah dijalankan selama dua periode pemerintahannya.
Sugianto mendesak Jokowi turun langsung meninjau berbagai proyek infrastruktur di NTT, terutama bendungan dan jalan yang dibangun pada masa pemerintahannya.
“Ini momentum bagi Pak Jokowi untuk kembali ke bawah. Lihat apakah bendungan itu benar-benar mengaliri sawah petani. Lihat apakah jalan itu benar-benar menggerakkan ekonomi warga,” ujar Sugianto kepada wartawan di Kupang, Sabtu (2/8/2026).
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari banyaknya proyek fisik yang berdiri. Ia menilai tolok ukur utama adalah peningkatan produktivitas pertanian, penguatan ekonomi masyarakat, penurunan angka kemiskinan, serta meningkatnya kesejahteraan warga.
“Jangan bangga hanya pada megahnya beton. Kalau rakyat masih kesulitan air dan harga pangan tinggi, berarti ada yang salah,” tegasnya.
Selain itu, Sugianto juga menyoroti nasib masyarakat yang terdampak pembangunan, seperti warga yang kehilangan lahan akibat proyek bendungan maupun berbagai janji pemerintah yang dinilai belum sepenuhnya terealisasi.
“Ini adalah utang moral Pak Jokowi kepada rakyat NTT. Jangan sampai tanggung jawab itu ditinggalkan hanya karena sudah tidak menjabat,” katanya.
Ia menegaskan, pembangunan yang baik adalah pembangunan yang tetap melindungi ruang hidup masyarakat dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat.
Dalam kesempatan tersebut, Sugianto juga mengutip falsafah Jawa “Lengser Keprabon, Madeg Pandhita”, yang menggambarkan harapan agar seorang pemimpin setelah purna tugas menjadi negarawan dan teladan moral bagi bangsa.
“Secara hak politik, beliau sama dengan warga negara lain. Tapi sebagai mantan Presiden dua periode, publik punya ekspektasi lebih besar. Gunakan pengaruh itu untuk memperkuat persatuan dan mendukung pemerintah, bukan untuk manuver politik praktis,” ujarnya.
Sugianto menegaskan, masyarakat NTT saat ini lebih membutuhkan solusi konkret terhadap persoalan ekonomi dibandingkan agenda politik.
“Safari politik memang hak dalam demokrasi. Tapi di saat ekonomi rakyat masih berat, setiap langkah elite akan diuji publik. NTT butuh air, pangan, dan keadilan, bukan panggung,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak PSI maupun tim Joko Widodo terkait kritik tersebut.
(Sugianto)
