Kartini 2026: Ketika Emansipasi Tak Lagi Sekadar Gagasan, Tapi Praktik Kepemimpinan
Oleh: Iwank Surya
Klikbacanews.id – Setiap tanggal 21 April, publik Indonesia kembali mengenang sosok Raden Ajeng Kartini sebagai simbol emansipasi perempuan.
Namun, pertanyaan mendasar patut diajukan ulang: apakah semangat Kartini hari ini masih berhenti pada seremoni, atau telah benar-benar menjelma dalam praktik kepemimpinan yang nyata?
Di tengah lanskap birokrasi lokal yang masih didominasi laki-laki, kehadiran Bansuhari Said sebagai Camat Pattallassang—satu-satunya camat perempuan di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan—menjadi fenomena yang menarik untuk diuji, bukan sekadar dirayakan.
Selama ini, ada asumsi yang kerap luput dari kesadaran publik: bahwa keterwakilan perempuan otomatis berarti keberpihakan dan perubahan. Padahal, representasi saja tidak pernah cukup. Seorang pemimpin perempuan bisa saja terjebak dalam pola lama yang sama—administratif, seremonial, dan jauh dari denyut realitas masyarakat.
Karena itu, yang menjadi relevan bukan sekadar “perempuan memimpin”, melainkan bagaimana kepemimpinan itu dijalankan.
Di titik inilah narasi menemukan urgensinya. Kepemimpinan di tingkat kecamatan memang bukan panggung besar, tetapi justru menjadi ruang paling konkret untuk membuktikan gagasan. Ketika seorang camat memilih berkantor dari kelurahan ke kelurahan, mendekatkan layanan, serta hadir langsung di tengah masyarakat, itu bukan sekadar inovasi teknis. Itu adalah pergeseran paradigma: dari kekuasaan yang menunggu dilayani menjadi kepemimpinan yang hadir dan bekerja bersama masyarakat.
Meski demikian, skeptisisme tetap perlu dijaga. Apakah pendekatan ini berkelanjutan, atau hanya momentum sesaat? Apakah benar berdampak pada kualitas pelayanan publik, atau sekadar memperindah citra kepemimpinan?
Pertanyaan-pertanyaan ini penting agar publik tidak terjebak dalam glorifikasi individu.
Di sisi lain, kepemimpinan perempuan kerap dibingkai dalam stereotip: lebih empatik, lebih dekat dengan rakyat. Bisa jadi benar, tetapi juga berpotensi menyesatkan. Empati tanpa ketegasan berisiko melahirkan stagnasi, sementara ketegasan tanpa empati menciptakan jarak. Tantangan sejatinya adalah menemukan keseimbangan—dan itu tidak ditentukan oleh gender, melainkan oleh kapasitas dan integritas.
Jika ditarik ke semangat Kartini, inti perjuangannya bukan hanya membuka akses perempuan ke ruang publik, tetapi memastikan kehadiran itu membawa perubahan yang nyata. Dalam konteks ini, praktik kepemimpinan di Pattallassang menjadi relevan bukan karena dipimpin perempuan, tetapi karena ada upaya menggeser wajah birokrasi menjadi lebih dekat, responsif, dan manusiawi.
Hari Kartini 2026 semestinya menjadi momen refleksi, bukan sekadar perayaan. Kita tidak lagi cukup hanya mengagumi Kartini sebagai simbol, tetapi perlu mengukur sejauh mana nilai-nilainya hidup dalam praktik kepemimpinan hari ini.
Dan mungkin, ukuran paling jujur bukanlah jumlah perempuan yang menduduki jabatan publik, melainkan seberapa jauh mereka—dan juga para pemimpin laki-laki—mampu menghadirkan perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Karena pada akhirnya, Kartini tidak sedang memperjuangkan siapa yang memimpin. Ia memperjuangkan bagaimana kepemimpinan itu dijalankan.
((Leo)
