TAKALAR, Klikbacanews.id – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan Kabupaten Takalar. Desa Topejawa, Kecamatan Mangarabombang, berhasil masuk dalam 10 besar calon Desa Percontohan Antikorupsi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 dan dipercaya mewakili Kabupaten Takalar dalam tahapan penilaian tingkat provinsi.
Penilaian berlangsung di Kantor Desa Topejawa, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Jumat (13/11/2026), sebagai tindak lanjut Surat Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI Nomor: B/6821/DKM.01.02/80-84/10/2026.
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Takalar, Drs. Rijal Mustamin, M.M., yang hadir mewakili Bupati Takalar, menyambut hangat kedatangan Tim Penilai Provinsi Sulawesi Selatan.
Dalam sambutannya, Rijal Mustamin menyampaikan bahwa Kabupaten Takalar memiliki 86 desa dan 24 kelurahan dengan dukungan pendanaan yang bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), serta Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
“Dari sekian banyak desa di Kabupaten Takalar, kami menilai Desa Topejawa merupakan salah satu desa terbaik dan paling siap untuk mewakili Takalar dalam penilaian Desa Antikorupsi tingkat Provinsi Sulawesi Selatan,” ungkapnya.
Ia berharap Desa Topejawa mampu memperoleh hasil terbaik dan melangkah ke tingkat nasional. Lebih dari itu, keberhasilan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi desa-desa lainnya di Kabupaten Takalar dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Sementara itu, Ketua Tim Penilai Desa Antikorupsi menegaskan bahwa Desa Topejawa telah melewati sejumlah tahapan seleksi hingga berhasil masuk dalam 10 besar calon percontohan Desa Antikorupsi tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.
Menurutnya, pemenuhan persyaratan administrasi merupakan langkah awal. Namun, aspek terpenting adalah implementasi nyata tata kelola pemerintahan, pengawasan, serta keterbukaan pelayanan publik yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Sejak tahap administrasi, Desa Topejawa sudah memenuhi kriteria penilaian. Namun, yang paling penting bukan hanya administrasi, tetapi bagaimana tata kelola pemerintahan, pengawasan, dan keterbukaan pelayanan publik benar-benar berjalan di desa,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa besarnya anggaran yang dikelola desa harus diimbangi dengan pendampingan dan pengawasan yang baik agar penggunaannya tepat sasaran serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Melalui Desa Antikorupsi, kita ingin menegaskan bahwa desa mampu bertanggung jawab dalam mengelola dana desa secara transparan, sehingga hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” tambahnya.
Dalam proses penilaian, terdapat lima komponen utama yang menjadi indikator penilaian Desa Antikorupsi, yakni:
1. Tata Kelola Pemerintahan.
2. Pengawasan.
3. Partisipasi Masyarakat.
4. Keterbukaan Pelayanan Publik.
5. Kearifan Lokal.
Tim Penilai berharap Desa Topejawa mampu memenuhi seluruh indikator penilaian dan lolos sebagai wakil Provinsi Sulawesi Selatan untuk melanjutkan kompetisi Desa Antikorupsi ke tingkat nasional.
Keikutsertaan Desa Topejawa dalam penilaian ini menjadi momentum penting bagi Kabupaten Takalar untuk memperkuat budaya antikorupsi dari tingkat pemerintahan paling bawah. Sebab, pemerintahan desa yang bersih bukan hanya diukur dari kelengkapan administrasi, tetapi juga dari integritas, transparansi, dan kepercayaan masyarakat.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Tim Penilai Provinsi Sulawesi Selatan, perwakilan Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Bidang Humas Diskominfo Takalar, Inspektorat Kabupaten Takalar, Camat Mangarabombang, Kepala Desa Topejawa, Bhabinkamtibmas Topejawa, Ketua dan Anggota BPD Desa Topejawa, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat.
(Arsyadleo)
