Takalar,Klikbacanews.id – Polemik dugaan praktik tebang pilih di Dinas PUPRPKP Takalar kian memanas. Dalam Rapat Paripurna DPRD, sorotan tajam kembali datang dari anggota DPRD Fraksi NasDem, Ahmad Sabang.
Kali ini, ia secara blak-blakan menyinggung Dinas PUPRPKP adanya perlakuan tidak adil dalam pelayanan perizinan.
” Dugaan Perlakuan Surat khusus alias “surat sakti” dari Dinas PUPRPKP yang membuat salah satu perusahaan, yakni MyRepublic Indonesia, bebas memasang tiang jaringan tanpa hambatan berarti.
Pernyataan itu sontak mengguncang forum paripurna yang digelar di Gedung DPRD Takalar, Senin (6/4/2026).
“Yang Besar Mulus, Rakyat Dipersulit!”
Di hadapan Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye, pimpinan DPRD, dan seluruh peserta sidang, Ahmad Sabang menuding adanya perlakuan tidak adil dalam pelayanan perizinan.
Ia menyebut, perusahaan tertentu bisa dengan mudah menjalankan aktivitas pemasangan jaringan, sementara masyarakat justru dipersulit bahkan untuk membangun rumah ibadah.
“Ada perusahaan bebas pasang tiang jaringan. Sementara rakyat mau bangun masjid saja dipersulit. Ini ada apa?” tegasnya dengan nada tinggi
Ahmad Sabang menduga, kemudahan yang didapat perusahaan tersebut tidak lepas dari adanya rekomendasi khusus alias ” Surat Sakti” dari kepala Dinas PUPRPKP.
Ia bahkan menyebut adanya indikasi dokumen atau “surat sakti” yang menjadi jalan mulus bagi perusahaan untuk beroperasi tanpa hambatan di lapangan.
“Tanpa izin lengkap bisa jalan. Ada rekomendasi dari dinas. Ini yang harus dibuka terang-benderang!” katanya.
Tak hanya soal tebang pilih, Ahmad Sabang juga kembali mengangkat dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam pengurusan
Ia mengaku menerima laporan bahwa untuk sekadar tanda tangan dokumen, oknum meminta uang pelicin di Kelurahan
“Ini bukan lagi pelayanan, ini sudah permainan. Minta uang pelicin untuk tanda tangan, ini gila!” semprot dia.
Dalam kritiknya, Ahmad Sabang juga menyentil slogan pemerintah daerah.
Menurutnya, jargon “Takalar Cepat” hanya sebatas slogan tanpa implementasi nyata di lapangan.
“Tagline itu jadi omong kosong kalau masyarakat justru dipersulit,” tegasnya.
Ahmad Sabang mendesak Bupatu Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye untuk tidak tinggal diam.
Ia meminta evaluasi total terhadap kinerja Dinas PUPRPKP dan OPD terkait yang dinilai telah merusak kepercayaan publik.
“Kalau ini dibiarkan, jangan harap investasi masuk. Takalar bisa mundur,” ujarnya.
Sementara itu, upaya konfirmasi kepada Kepala Dinas PUPRPKP Takalar belum membuahkan hasil.
Pesan yang dikirim melalui WhatsApp oleh awak media tidak mendapat tanggapan hingga berita ini ditayangkan.
Sikap bungkam ini justru menambah tanda tanya besar di tengah derasnya sorotan publik.
(leo)
