Takalar,Klikbacanews.id – Suasana Rapat Paripurna DPRD Takalar mendadak memanas di gedung lantai II DPRD Takalar.senin 05 april 2026
Anggota DPRD dari Fraksi NasDem, Ahmad Sabang, meluapkan kemarahan dan membongkar dugaan praktik tak beres di Dinas PUPRPKP Takalar.
Dengan nada tinggi dan vokal, Ahmad Sabang tanpa tedeng aling-aling menyentil langsung kinerja OPD yang dinilai justru menghambat program pemerintah daerah.
Ia bahkan mendesak Mohammad Firdaus Daeng Manye untuk segera turun tangan mengevaluasi jajarannya.
“Tagline ‘Takalar Cepat’ itu omong kosong kalau di lapangan justru dipersulit!” tegasnya di forum paripurna.
Tak berhenti di situ, Ahmad Sabang membongkar adanya dugaan praktik pungutan liar dalam proses pengurusan administrasi di Kelurahan
Ia mengaku menerima laporan dari seorang investor yang hendak membangun masjid dan rumah tahfiz di Takalar, namun justru dipersulit oleh birokrasi.
Ironisnya, saat proses izin sedang berjalan, malah muncul plang pelanggaran dari dinas terkait.
“Sudah disuruh urus izin, tapi tiba-tiba dipasang plang melanggar. Ini logikanya di mana?” katanya geram.
Lebih keras lagi, ia menyinggung adanya permintaan uang pelicin hanya untuk proses tanda tangan dokumen.
“Untuk sekadar tanda tangan saja diminta duit pelicin. Ini gila! Ini mencoreng nama baik daerah!” semprot Ahmad Sabang.
Ahmad Sabang juga menyoroti dugaan tebang pilih dalam pelayanan.
Ia menyebut ada perusahaan yang tetap bisa beroperasi meski belum mengantongi izin, bahkan mendapat rekomendasi langsung dari kepala dinas sebut saja My Republik
Sementara masyarakat yang ingin membangun rumah ibadah justru dipersulit.
“Ada apa ini? Yang besar mulus, yang mau bangun masjid malah dihambat. Ini tidak masuk akal!” ujarnya.
Tak hanya PUPRPKP, Ahmad Sabang juga menyasar Bagian Hukum Setda yang dinilai tidak becus menjalankan tugas.
Ia mengungkapkan, dalam berbagai rapat penting pembahasan Ranperda, pihak terkait kerap mangkir dan sulit dihubungi.
“Telepon tidak diangkat, rapat tidak hadir. Bagaimana mau jalan ini perda?” katanya tajam.
Puncaknya, Ahmad Sabang menyatakan siap mundur dari jabatannya sebagai Ketua Bapemperda DPRD Takalar.
Ia mengaku kecewa berat karena upaya mendorong Ranperda justru terhambat oleh ketidakseriusan pihak eksekutif.
“Saya siap mundur. Saya merasa gagal karena tidak didukung oleh OPD yang tidak proaktif,” tegasnya.
Pernyataan keras Ahmad Sabang sontak menyita perhatian forum.
Ia meminta evaluasi total terhadap OPD yang dinilai merusak pelayanan publik dan menghambat investasi di Takalar.
“Kalau ini dibiarkan, jangan mimpi Takalar bisa maju!” kuncinya.
Rapat paripurna pun berlangsung panas, memperlihatkan ketegangan serius antara legislatif dan eksekutif di Kabupaten Takalar.
(leo)
