Musrenbang Takalar 2027, Kehadiran Lukman B. Kady Perkuat Sinergi Pusat–Daerah

Lukman B. Kady menghadiri Musrenbang Takalar 2027 dan mendapat apresiasi dari Bupati Takalar. Sinergi provinsi dan kabupaten jadi kunci pembangunan.
Lukman B. Kady menghadiri Musrenbang Takalar 2027 dan mendapat apresiasi dari Bupati Takalar. Sinergi provinsi dan kabupaten jadi kunci pembangunan.

Takalar,Klikbacanews.id – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang juga Ketua Fraksi Golkar, Lukman B. Kady, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten Takalar Tahun 2027 yang digelar di Ruang Pola Kantor Bupati Takalar, Selasa (31/3/2026).

Kehadiran Lukman B. Kady dalam Musrenbang Kabupaten Takalar 2027 mendapat apresiasi langsung dari Bupati Mohammad Firdaus Daeng Manye, sebagai bentuk penguatan sinergi pembangunan daerah.

Dalam kegiatan itu, Lukman B. Kady tampak duduk berdampingan dengan Bupati Takalar bersama Wakil Bupati H. Hengky Yasin, Sekretaris Daerah dr. H. Muhammad Hasbi, serta Ketua DPRD Takalar H. Muhammad Rijal.

Bupati Takalar menyampaikan bahwa dukungan dari DPRD Provinsi sangat penting dalam mengawal program strategis daerah.

“Kolaborasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi harus terus diperkuat agar program pembangunan berjalan maksimal dan tepat sasaran,” ujar Bupati.

Sementara itu, Lukman B. Kady menegaskan komitmennya untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Takalar.

“Kami di DPRD Provinsi siap mengawal dan mendorong program-program prioritas daerah agar bisa selaras dengan kebijakan provinsi,” tegasnya.

Turut hadir pula perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mewakili Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman.

Musrenbang ini menjadi forum penting dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Takalar ke depan, dengan melibatkan berbagai unsur pemerintah, legislatif, dan pemangku kepentingan lainnya.

Kehadiran anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi, khususnya dalam pengawalan program pembangunan dan penganggaran yang berpihak pada kebutuhan masyarakat.

(Leo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *