Takalar,Klikbacanews.id – Sejumlah Kepala Desa dan Lurah dari Kecamatan Polongbangkeng Utara dam Kecamatan Polongbangkeng Timur dan Kecamatan Polongbangkeng Selatan mendatangi kediaman Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Golkar, Hamka B Kady, di Jalan Boulevard, Kecamatan Panakkukang, Makassar.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Camat Polongbangkeng Utara, camat PolongbangkengTimur, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Takalar, serta Kabid Bina Marga PUPR Takalar. Kedatangan rombongan disambut langsung oleh H. Hamka B Kady dalam suasana penuh keakraban dan kekeluargaan.
Meski kunjungan dilakukan pada hari yang berbeda, H. Hamka B Kady tetap menerima para kepala desa dan lurah dari tiga kecamatan tersebut untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat terkait pembangunan di wilayah mereka masing-masing.
Dalam kesempatan itu, para kepala desa menyampaikan berbagai persoalan pembangunan yang saat ini dihadapi desa masing-masing, khususnya terkait kerusakan jalan dan kebutuhan pembangunan jembatan gantung yang dinilai sangat mendesak bagi masyarakat.
Para kepala desa mengaku kesulitan merealisasikan program pembangunan karena anggaran dana desa tahun ini mengalami pengurangan hingga 64 persen. Akibatnya, dana yang dapat dikelola desa hanya tersisa sekitar Rp200 juta, sehingga banyak program infrastruktur terancam tertunda.
“Banyak program yang sebelumnya sudah dijanjikan kepada masyarakat belum bisa direalisasikan karena keterbatasan anggaran. Olehnya itu, para kepala desa berharap bantuan dan dukungan aspirasi dari Pak Hamka B Kady agar pembangunan di desa tetap berjalan,” ujar salah satu kepala desa.
Selain peningkatan jalan desa, usulan yang paling banyak disampaikan yakni pembangunan jembatan gantung untuk mempermudah akses masyarakat, terutama di wilayah yang sulit dijangkau saat musim hujan.
Menanggapi hal tersebut, H. Hamka B Kady menyampaikan bahwa dirinya siap memperjuangkan aspirasi masyarakat Takalar, khususnya di sektor infrastruktur yang menjadi kebutuhan dasar warga desa.
Namun, ia menegaskan bahwa setiap usulan pembangunan harus memenuhi syarat administrasi dan perencanaan agar dapat diproses melalui program pemerintah pusat.
“Semua usulan harus direncanakan dengan baik dan dimasukkan dalam daftar kebutuhan daerah melalui dinas terkait, dalam hal ini Dinas PUPR Kabupaten Takalar. Jika administrasi dan perencanaannya lengkap, tentu akan lebih mudah diperjuangkan melalui jalur aspirasi,” jelas Hamka B Kady.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Kabupaten Takalar, sehingga kebutuhan masyarakat desa dapat segera terwujud.
(Leo)
